Jumat, 13 Oktober 2023 – 21:49 WIB

JAKARTA – Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh berbagai pelaku industri dan asosiasi terkait, termasuk Paguyuban Asosiasi Vape Nasional (Pavenas). Dalam pertemuan ini, kritik tajam diarahkan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan yang dinilai bisa merugikan industri hasil tembakau (IHT).

Baca Juga :

Cosmobeauté Indonesia 2023 Digelar, Industri Kecantikan Didorong Kembangkan Produk Berkelanjutan

Menurut Pavenas, sebanyak 26 dari 1166 pasal dalam RPP Kesehatan membatasi IHT dengan regulasi yang dinilai eksesif. Pasal-pasal ini mencakup pelarangan penjualan produk tembakau melalui e-commerce, iklan di berbagai media, pemajangan produk, hingga promosi dan sponsor. Scroll lebih lanjut ya. 

Selain itu, RPP juga memasukkan pengaturan ketat seperti peringatan kesehatan dan aturan bahan baku oleh Kementerian Kesehatan, serta pembatasan kapasitas untuk produk rokok elektronik. Ketua Umum DPP APVI, Garindra Kartasasmita, menyampaikan keprihatinannya.

Baca Juga :

Sat set, Kemenperin Gerak Cepat Wujudkan Dekarbonisasi Sektor Industri

“Substansi yang bernuansa pelarangan dalam pasal tentang pertembakauan dalam RPP Kesehatan bisa menghancurkan ekosistem industri tembakau secara masif,” ujar Garin saat konferensi pers di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Baca Juga :

Asuransi Ini Tawarkan Solusi ke Milenial dan Gen Z Hadapai Tantangan Ekonomi

Ia menambahkan, “Jika ini terjadi, maka industri tembakau legal akan terancam gulung tikar. Ini pada akhirnya akan berdampak pada jutaan tenaga kerja dan petani tembakau.”

Meski demikian, baik APVI maupun Pavenas tetap mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi penggunaan produk tembakau di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Namun, mereka meminta agar pemerintah melibatkan para pelaku IHT dalam perumusan pasal terkait pertembakauan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri. 

Garindra Kartasasmita juga mengusulkan alternatif lain. “Kami memohon agar pemerintah mengeluarkan pasal terkait zat adiktif dari RPP Kesehatan dan mengaturnya secara terpisah melalui RPP tersendiri, sebagaimana termaktub dalam UU Kesehatan,” tuturnya.

Dengan adanya Munas ini, diharapkan ada dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri tembakau, agar bisa tercipta solusi yang seimbang antara kebutuhan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri hasil tembakau.

Halaman Selanjutnya

Source : ist